Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Keuangan Daerah, serta Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo tersebut pendalaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggatersebut, Selasa (22/07/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ini difokuskan untuk memperdalam usulan program, kebijakan strategis, serta prioritas anggaran dari masing-masing perangkat daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran perubahan di tahun berjalan.
Dalam paparannya, Dinas ESDM menyampaikan sejumlah prioritas program yang diarahkan pada penguatan ketahanan energi daerah, seperti pengembangan infrastruktur energi terbarukan dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.
Sementara Badan Keuangan memaparkan proyeksi realisasi pendapatan serta rasionalisasi anggaran untuk mendukung keseimbangan fiskal daerah.
Adapun Dinas Ketahanan Pangan menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi pangan di daerah, mengingat fluktuasi harga dan potensi krisis pangan yang harus diantisipasi sejak dini.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi menegaskan pentingnya sinkronisasi program lintas sektor agar APBD Perubahan 2025 benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pendalaman KUA/PPAS ini harus menjadi momentum untuk memperjelas prioritas anggaran yang strategis dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Rapat kerja diakhiri dengan rekomendasi agar masing-masing dinas menyempurnakan rancangan program dan kegiatan sesuai masukan anggota dewan, sebelum pembahasan tahap selanjutnya di tingkat Banggar DPRD Provinsi Gorontalo.
