Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menerima aspirasi dari Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Gorontalo yang menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (29/9/2025). Setelah aksi berlangsung, perwakilan massa aksi diajak berdialog di Ruang Rapat Paripurna bersama pimpinan dan anggota BK.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua BK DPRD Gorontalo, Umar Karim menegaskan, bahwa pihaknya tetap konsisten memproses dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji yang menyeret anggota DPRD berinisial MY.
“BK sampai dengan hari ini tetap konsisten memproses dugaan pelanggaran kode etik dan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Gorontalo berinisial MY,” ujar Umar Karim di hadapan massa aksi.
Umar mengungkapkan, BK sebenarnya sudah mengagendakan persidangan terkait persoalan tersebut sejak pekan lalu. Namun, pelaksanaan persidangan belum berjalan karena ada sejumlah agenda yang beririsan dengan persoalan lain.
Menurutnya, BK sudah menyiapkan agenda pemanggilan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Di antaranya adalah pihak Dirjen Keimigrasian guna mengonfirmasi persoalan visa kerja, serta Kementerian Agama Provinsi Gorontalo terkait penyelenggaraan ibadah haji khususnya program haji furoda.
“BK serius menyelesaikan permasalahan ini dan meminta waktu agar seluruh mekanisme bisa dijalankan secara prosedural,” tegasnya.
Aliansi mahasiswa dan aktivis yang hadir dalam dialog tersebut menyambut baik penegasan BK. Namun, mereka menekankan agar proses tersebut dilakukan secara transparan dan segera dituntaskan demi menjaga marwah DPRD di mata masyarakat.
Dalam dialog itu, hadir pula anggota BK DPRD Gorontalo lainnya, yakni Hamzah Muslimin dan Hamzah Idrus. Keduanya ikut mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa dan menegaskan dukungan penuh terhadap jalannya proses di BK.
Reporter: Igvan Nagif Syahyudin
