Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menaruh perhatian penuh, terhadap tambang-tambang rakyat yang berada di Pohuwato bisa beroperasi dan segera dilegalkan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo usai menggelar rapat kerja bersama Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di ruang Inogaluma, Senin (20/01/2025).
Ridwan menjelaskan, bahwa Kementerian ESDM Republik Indonesia telah memberikan konsesi kepada 10 tambang rakyat. Tetapi, 10 tambang tersebut harus melakukan pengurusan dokumen terlebih dahulu.
“Ada dua dokumen yang harus diurus, diantaranya adalah dokumen lingkungan dan dokumen pasca tambang, masing-masing dokumen ini anggaran sekitar 300 sampai 350 juta,” ungkap Ridwan yang juga merupakan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo.
“Jadi, jika ini mau terealisasi maka para pengelola tambang rakyat ini harus membuat dokumen, nah ini juga kami koordinasikan juga dengan ESDM,” tambahnya.
Komisi juga merasa prihatin, karena rakyat selalu menyampaikan efek lingkungannya tidak pernah diperhatikan.
“Nah ini kami akan RDP dengan Kementerian ESDM, bertemu Komisi VII DPR RI serta Kementerian Lingkungan, untuk melaporkan seluruh hal yang menjadi masukan dari rakyat,” terang Politisi Nasdem itu.
Terkait pertambangan ini, sebenarnya DPRD Provinsi Gorontalo terus mengawal seluruh aspirasi rakyat. Baik dari soal lingkungan, tambang rakyat yang bakal dilegalkan, serta perusahaan-perusahaan tambang itu sudah memberi kontribusi terhadap PAD.
“Sampai sekarang, sudah lama perusahaan ini memiliki konsesi tapi tidak pernah ada PAD yang masuk, yang diributkan hanya tambang ilegal saja,” pungkasnya.
Reporter : Reza Saad
