Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menyatakan sikap berbeda terkait pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Saat mayoritas fraksi sepakat menyetujui, Umar justru menolak Ranperda tersebut dalam rapat paripurna ke-41 yang digelar Senin (25/08/2025).
Penolakan Umar disampaikan secara terbuka di hadapan pimpinan DPRD dan anggota lainnya. Ia menilai Ranperda Perubahan APBD 2025 masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang belum dijawab secara tuntas oleh pemerintah daerah.
“Salah satu yang menjadi alasan penolakan saya, karena masih ada alokasi anggaran yang tidak sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan anggaran hasil efisiensi,” ungkapnya.
Umar menjelaskan, instruksi Presiden sudah jelas bahwa anggaran efisiensi seharusnya disalurkan ke rakyat melalui program-program kegiatan. Namun, ia menilai praktik di Provinsi Gorontalo justru sebaliknya.
“Anggaran hasil efisiensi itu faktanya hanya dipakai untuk memperbaiki kamar mandi kantor gubernur. Bahkan ada juga untuk pengadaan mobil dinas Asisten I dan Asisten II. Bagi saya ini tidak benar, ini melanggar instruksi Presiden,” tegasnya.
Umar juga mengungkapkan ada sekitar Rp. 5 miliar anggaran hasil efisiensi yang dialokasikan tidak sesuai dengan instruksi Presiden. Baginya, kebijakan itu adalah bentuk pembangkangan terhadap instruksi presiden.
“Ada sekitar Rp5 miliar anggaran efisiensi yang justru dialokasikan tidak sesuai dengan instruksi Presiden. Ini bukan saja melanggar peraturan perundang-undangan, tapi juga pembangkangan terhadap presiden sebagai pimpinan tertinggi di negara ini” ujar Umar Karim kepada wartawan usai rapat paripurna.
Meski begitu, rapat paripurna tetap berlangsung dan mayoritas anggota DPRD melalui fraksi-fraksinya sepakat menerima dan mengesahkan Ranperda Perubahan APBD 2025.
Keputusan tersebut kemudian ditandatangani bersama antara DPRD dan Gubernur Gorontalo sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran.
Sikap Umar menjadi catatan tersendiri dalam proses pengesahan APBD perubahan tahun ini. Penolakannya sekaligus menegaskan bahwa dinamika pembahasan anggaran di DPRD Gorontalo tidak selalu berjalan mulus tanpa kritik.
Reporter: Igvan Nagif Syahyudin
