Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Yeyen Sidiki, mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pihak sekolah untuk menghindari saling menyalahkan terkait permasalahan lahan sekolah yang belum bersertifikat.
Hal tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Kerja Komisi I di ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut, bukan mencari siapa yang bertanggung jawab.
“Jangan sampai kita terjebak dalam saling lempar tanggung jawab. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini demi kepentingan pendidikan di Gorontalo,” kata Yeyen Sidiki kepada awak media, Senin (28/07/25).
Yeyen menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara OPD, khususnya Dinas Pendidikan dan BPN, serta pihak sekolah untuk mempercepat proses sertifikasi lahan.
“Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo siap memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait. Kita harus bekerja sama untuk memastikan seluruh sekolah di Gorontalo memiliki sertifikat lahan sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kelancaran proses pendidikan,” pungkas yeyen.
Lebih lanjut, Yeyen Sidiki berharap agar proses sertifikasi lahan sekolah dapat diselesaikan secepatnya. Kejelasan status kepemilikan lahan sangat penting untuk mendukung pengembangan infrastruktur sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo.
“Saat rapat berlangsung pihak sekolah menyampaikan bahwa pengurusan sertifikat lahan tidak bisa menggunakan dana (BOS), sehingga hal ini perlu dibahas secara bersama untuk mencari solusi yang tepat,” lanjut Yeyen.
“Kesimpulan dari rapat tadi bahwa sekolah yang sudah siap administrasinya bisa langsung untuk pengurusan sertifikat yang disarankan oleh BPN tadi,” tutup Yeyen.
