Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI), di Gedung Sate, Jawa Barat, Senin (05/05/2025).
Munas itu turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta sejumlah pimpinan dan sekretaris DPRD dari berbagai provinsi di Indonesia.
Ridwan menyampaikan, bahwa agenda Munas tersebut berisikan tentang arahan-arahan yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan pemerintah terbaru. Salah satunya adalah penataan Tenaga Non-ASN yang harus dilakukan secara adil dan transparan.
“Kami didorong untuk lebih profesional dalam mengawal birokrasi daerah secara berkelanjutan, serta mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan,” katanya.
Tak hanya itu, forum juga mendorong agar Ketua dan Anggota DPRD diposisikan sebagai Pejabat Negara bukan Pejabat Daerah. Karena, hal itu sejalan dengan kedudukan DPRD sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat.
“Aspirasi ini akan dibawa oleh Komisi II DPR RI, untuk memasukkan Ketua dan Anggota DPRD diposisikan sebagai pejabat daerah,” ungkap Ridwan.
Ridwan juga menerangkan, bahwa Munas ADPSI seluruh dewan yang hadir saling berbagi informasi dan situasi daerah masing-masing, dalam ikhtiar membangun Indonesia untuk melindungi, Mencerdaskan dan mensejahterakan segenap bangsa Indonesia.
Ketua terpilih dalam Munas DPRD Provinsi Seluruh Indonesia adalah Dr. Buky Wibawa MSi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2025 ~ 2029.
