Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menerima langsung massa aksi yang tergabung dalam Aliansi BEM Untuk Rakyat Gorontalo. Masa aksi kemudian diterima untuk berdialog bersama Ketua DPRD di Ruang Rapat Dulohupa, Senin (22/9/2025).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang tertuang dalam pakta integritas, mulai dari desakan pemecatan anggota dewan hingga evaluasi anggaran.
Koordinator aksi menegaskan, bahwa tuntutan pertama adalah agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo segera merekomendasikan pemecatan Wahyu Moridu. Mereka juga meminta DPRD mengaudit seluruh anggaran perjalanan dinas yang digunakan anggota dewan.
Selain itu, mahasiswa menolak pengadaan mobil dinas dan perbaikan kamar mandi rumah dinas gubernur senilai Rp5 miliar. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak tepat di tengah kondisi efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Tuntutan lain adalah percepatan penganggaran pembangunan jalan Pinogu sebesar Rp2,5 miliar pada tahun 2026.
“Anggaran ini sudah dijanjikan, tapi progresnya belum terlihat. Kami minta DPRD mempercepat realisasinya, kasihan masyarakat kecamatan pinogu,” ujar salah satu masa aksi dalam dialog bersama Ketua DPRD.
Sebagai bentuk keseriusan, Ketua Deprov Gorontalo tak hanya menerima aspirasi mahasiswa tetapi juga menandatangani pakta integritas yang diserahkan oleh perwakilan aliansi.
“Kami telah menandatangani pakta integritas ini sebagai komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan apa menjadi keinginan masyarakat provinsi gorontalo,” Ujarnya.
Selain Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua DPRD Laode Haimudin, dan Anggota Komisi I Femmy Kristina Udoki juga hadir dan menerima langsung massa aksi.
