Makan bergizi gratis yang dijalankan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, belakangan menjadi sorotan publik, setelah muncul kekhawatiran mengenai potensi keracunan massal akibat kurangnya pengawasan terhadap kualitas bahan makanan yang digunakan.
Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Kecamatan Pagimana (HPMIKP) Gorontalo, Angga Zaman menyampaikan secara tegas, agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai turun tangan langsung dan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurut Angga, program makanan bergizi sejatinya merupakan langkah baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah dan kelompok masyarakat kurang mampu. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan sistem distribusi yang jelas,program yang mulia ini justru bisa menimbulkan dampak negatif.
“Saat ini ada sejumlah laporan masyarakat yang beredar di media sosial, menunjukkan adanya keluhan terkait makanan yang disajikan dalam program MBG, mulai dari cita rasa yang tidak layak konsumsi, kebersihan yang diragukan, hingga dugaan penggunaan bahan yang tidak segar,” tegasnya.
Angga menilai, hal tersebut menjadi sinyal bahaya bagi keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi penerima utama program ini. Sehingganya, Pemkab Banggai tidak boleh hanya berperan sebagai pelaksana administratif, melainkan juga sebagai pengawas aktif di lapangan.
“MBG ini diperlukan keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait lainnya, untuk memastikan bahwa setiap tahap penyediaan makanan – mulai dari pengadaan bahan, proses masak, hingga distribusi – memenuhi standar higienis dan gizi yang ditetapkan,” ungkapnya.
Selain itu, Ketua HPMIKP Gorontalo juga menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak dan dapur yang menjadi rekanan dalam penyediaan makanan.
Proses tender atau penunjukan penyedia harus benar-benar transparan, agar tidak ada pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam mengawasi program ini.
Setiap keluhan, temuan, atau indikasi pelanggaran harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti secepat mungkin.Sebagai penutup, HPMIKP Gorontalo menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis adalah bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Tanpa pengawasan yang serius dan profesional, program ini justru bisa menjadi bumerang. Pemerintah Kabupaten Banggai diharapkan hadir secara nyata di lapangan — bukan sekadar di atas kertas — untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.
