Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti serius persoalan urusan statistik yang selama ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah provinsi. Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar), Komisi I meminta agar anggaran untuk bidang statistik diproyeksikan secara proporsional dan tidak diabaikan lagi.
“Faktanya, pada tahun anggaran 2024 kemarin, pemerintah provinsi tidak menyelenggarakan urusan statistik. Padahal ini termasuk dalam urusan wajib, Akibatnya, banyak data yang dimiliki pemerintah saat ini menjadi timpang dan tidak bersesuaian,” Kata Umar Karim Anggota Komisi I kepada wartawan, Selasa (05/08/2025).
Lebih lanjut, Komisi I juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, terutama di tengah kondisi APBD yang mengalami penurunan.
“Anggaran APBD kita berkurang tahun ini dan tahun depan bakal berkurang lagi, Setidaknya sumber daya anggaran yang ada sekarang harus dimaksimalkan, mungkin operasional perlu ditekan semaksimal mungkin,” Lanjut Umar.
Komisi I mendorong adanya terobosan dan keberanian dari DPRD bersama Pemprov untuk menyisir anggaran yang selama ini hanya bersifat operasional, dan mengarahkannya ke belanja yang lebih berdampak langsung ke publik.
“Anggaran yang tidak menyentuh kebutuhan publik secara langsung, harus mulai ditekan. Ini soal komitmen bersama untuk efisiensi,” tegasnya.
Reporter : Igvan Nagif
