Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (11/10/2025). Agenda ini merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Siti Nuraini Sompie, didampingi Sekretaris Komisi I, Ekwan Ahmad, SH. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kepala Desa Kramat, Moh. Yamin Podungge, bersama perangkat desa setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menyoroti sejumlah aspek pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk perkembangan Koperasi Desa Merah Putih yang tengah dijalankan masyarakat setempat.
Kepala Desa Kramat, Moh. Yamin Podungge, menjelaskan bahwa koperasi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, seperti akta notaris dan dokumen pendukung lainnya. Namun, ia mengakui jumlah masyarakat yang bergabung sebagai anggota koperasi masih terbatas.
Selain itu, Yamin juga mengungkapkan adanya kendala pada pencairan dana desa tahap dua yang hingga kini belum terealisasi. Kondisi tersebut menyebabkan tertundanya pembayaran insentif bagi kader kesehatan, guru PAUD, guru ngaji, imam masjid, serta pegawai sara selama tiga bulan terakhir.
Meski demikian, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi terhadap kinerja dan pelayanan Pemerintah Desa Kramat. Menurut rombongan, pelayanan administrasi kepada masyarakat dinilai tertib dan cepat, sementara koordinasi antara pemerintah desa dan warga berjalan baik dalam mendukung program pembangunan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Siti Nuraini Sompie, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan oleh kepala desa.
“Segala hal yang disampaikan oleh Kepala Desa Kramat akan kami bahas di internal Komisi I dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujar Siti Nuraini Sompie.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, memastikan penyaluran dana desa berjalan tepat waktu, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
