Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Gorontalo memastikan persoalan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2022 dan 2023 sudah diselesaikan.
Sekretaris KONI Gorontalo, Adhi Pala menjelaskan, dalam temuan tersebut memang ada sejumlah catatan BPK pada dasarnya lebih bersifat administratif. Misalnya, ada laporan yang sudah dipertanggungjawabkan, tetapi dokumen pendukung tidak lengkap.
“Kondisi yang tidak senyatanya itu kami contohkan bahwa ada pertanggung jawabannya, tapi tidak dilengkapi dengan bukti-bukti, misalnya foto, tanda tangan dari dan itu sudah diselesaikan,” jelasnya.
“Tapi saat masa sanggah yang diberikan kepada kami, semua itu sudah diindaklanjuti,” sambung Adhi.
Selain itu, kata dia, beberapa pegawai yang dikenai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Telah Membayar. Sehingganya, dalam hal ini KONI Provinsi Gorontalo siap memberikan keterangan resmi.
Ia juga menyesalkan hal tersebut tidak dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum disuguhkan ke publik. Sebab, dikhawatirkan ada perbedaan informasi, dengan data administratif yang ada saat ini.
“Jadi, jika ada yang ingin ditanyakan, kami tentu siap memberikan penjelasan. Seperti layaknya olahraga, kami tentu selalu menjaga semangat sportivitas, termasuk dalam memberikan informasi,” kata Adhi.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang fokus menanganai hasil Musyawarah Cabang Olahraga (Musorcab) KONI Kabupaten Gorontalo 2025. Dimana, KONI Pusat melalui KONI Provinsi Gorontalo memutuskan pemilihan ketua harus diulang karena dianggap tidak sesuai dengan AD/ART organisasi.
Adhi menegaskan bahwa pihaknya memahami dua persoalan ini merupakan ha yang berbeda. Karena itu, tentu KONI Provinsi Gorontalo harus tetap fokus agar informasi yang disuguhkan ke publik ini tidak menggangu proses Musorcab KONI Kabupaten Gorontalo 2025 yang akan diulang.
