Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Limboto untuk memantau pelaksanaan program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Wakil ketua pansus LKPJ, Umar Karim menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengawasan dan tata kelola anggaran program BLUD. Jum’at (11/4/25).
Umar Karim menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program BLUD.
“Meskipun program ini memberikan fleksibilitas pengelolaan dana, transparansi dan akuntabilitas tetap harus diutamakan untuk mencegah potensi penyimpangan hukum,” tegas Umar
Beliau mengingatkan potensi risiko pengelolaan anggaran yang cukup besar jika tanpa pengawasan yang memadai.
Umar Karim juga menekankan pentingnya pemahaman aturan dan regulasi BLUD bagi kepala sekolah dan seluruh pihak yang terlibat.
Ia memperingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara profesional dan akuntabel, menghindari pelanggaran aturan demi mendukung kemandirian sekolah.
“Semua proses pengelolaan anggaran akan diaudit untuk memastikan tidak ada penyimpangan,”tandasnya.
DPRD Provinsi Gorontalo mendukung penuh kemandirian sekolah, namun tetap harus diiringi dengan pengelolaan yang bertanggung jawab.
