Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dalam rangka kunjungan kerja guna membahas izin Wilayah Pertambangan Rakyat (IPR) serta permasalahan pertambangan yang marak terjadi di Kabupaten Pohuwato. Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (1/10/25).
Pertemuan gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Pohuwato ini berharap adanya solusi konkret atas permasalahan izin IPR dan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, dalam penyampaiannya menegaskan pentingnya langkah bersama untuk menyelamatkan lingkungan sekaligus tetap memberi ruang bagi masyarakat penambang.
“Berani tidak kita bersepakat bahwa seluruh tambang rakyat tidak boleh lagi menggunakan eskavator? Biarkan rakyat menambang dengan cara tradisional yang ramah lingkungan. Karena faktanya, rakyat mampu menjaga kearifan lokal tanpa merusak alam. Tapi ketika ada alat berat masuk, kerusakan dan malapetaka yang datang. Kalau kita sepakat, mari kita usulkan bersama agar eskavator ditarik turun, sementara rakyat tetap diberi ruang untuk menambang,” tegas Ridwan Monoarfa.
Ia juga menambahkan perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam membentuk tim khusus agar persoalan pertambangan, khususnya di Pohuwato, dapat ditangani secara menyeluruh dan tidak sebatas administrasi perizinan.
Sementara itu, Ketua Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menekankan bahwa persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah gesekan antara masyarakat penambang dengan perusahaan.
“Yang diminta oleh masyarakat dan DPRD Kabupaten Pohuwato adalah keberpihakan. Jika tidak ada keberpihakan dalam pengambilan kebijakan, maka potensi kerusuhan bisa terulang kembali. Harapan masyarakat cukup tinggi agar Pansus bisa menyelesaikan persoalan ini dan menghadirkan rekomendasi yang dapat dieksekusi oleh pemerintah provinsi maupun gubernur,” jelas Meyke Camaru.
Meyke Camaru menambahkan, dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan sudah sangat nyata, salah satunya adalah kerugian petani karena gagal panen akibat sedimentasi di sungai-sungai.
Sebagai tindak lanjut, Pansus Pertambangan bersama DPRD Kabupaten Pohuwato berencana melakukan kunjungan kerja ke Pohuwato bersama Bupati setempat, perusahaan PT PETS dan entitasnya, aktivis lingkungan, serta akademisi.
“Besok kita akan bertemu langsung di kantor Bupati Pohuwato bersama pihak perusahaan agar masyarakat mendapat gambaran terbuka bagaimana langkah penanganan persoalan pertambangan ini. Harapannya, pertemuan ini menjadi langkah konkret menuju rekomendasi final Pansus,” tutur Ketua Pansus.
Rapat kerja ini juga menyoroti perubahan sosial di masyarakat, di mana sebagian nelayan beralih profesi menjadi penambang demi mempertahankan hidup. Pansus menilai fenomena ini harus ditata agar masyarakat tetap memiliki kepastian hukum dan perlindungan lingkungan dalam aktivitas ekonominya.
Dengan berbagai masukan yang berkembang, rapat kerja Pansus Pertambangan kali ini diharapkan menjadi momentum penting dalam merumuskan solusi yang berpihak pada masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Pohuwato.
