Beragam keluhan warga mewarnai kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Jumat (24/10/2025).
Dalam reses masa persidangan pertama tahun 2025-2026, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari jalan rusak, banjir, hingga sulitnya membayar iuran BPJS mandiri.
Salah satu masalah utama yang dikeluhkan warga adalah kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah dan sering digenangi air setiap kali hujan deras. Kondisi itu diperparah oleh saluran air atau selokan yang tersumbat, sehingga mengakibatkan banjir di sejumlah titik pemukiman.
“Kalau hujan sedikit saja, air langsung naik karena selokan tidak berfungsi. Jalan pun makin hancur,” kata salah seorang warga.
Menanggapi hal itu, Hamzah Muslimin menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mencari solusi. Menurutnya, meskipun saluran air dan jalan lingkungan menjadi kewenangan pemerintah kota.
“Saluran air dan jalan itu memang kewenangan pemkot, tapi insyaallah saya akan koordinasikan agar bisa segera ditangani.” ujar Hamzah.
Selain infrastruktur, aspirasi lain datang dari kalangan orang tua yang berharap adanya bantuan beasiswa untuk anaknya.
Hamzah mengaku bahwa tahun ini ia telah membantu 25 penerima beasiswa, meski jumlahnya masih terbatas akibat kondisi anggaran.
“Memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran sekarang terbatas. Tapi insyaallah saya akan tetap perjuangkan agar lebih banyak lagi yang bisa terbantu,” ucapnya.
Di sisi lain, warga juga menyoroti persoalan BPJS Kesehatan. Mereka mengeluhkan iuran BPJS mandiri yang tetap ditagih, padahal sebagian peserta sudah tidak mampu membayar dan berharap bisa dialihkan ke skema bantuan pemerintah.
“Saya sudah tidak kerja, tapi masih disuruh bayar BPJS mandiri. Katanya bisa dialihkan ke BPJS pemerintah, tapi sampai sekarang belum juga,” ungkap seorang warga.
Menanggapi hal itu, Hamzah menyatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan pihak BPJS Kesehatan Gorontalo. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang tidak mampu seharusnya mendapatkan perlindungan kesehatan dari pemerintah.
“Ini harus kita perjuangkan bersama. Jangan sampai warga yang benar-benar tidak mampu tetap ditagih iuran. Negara wajib hadir untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi semua” tegasnya.
Selain itu, Hamzah juga menyoroti kondisi SDN 91 Sipatana yang disebut warga berisiko bagi keselamatan anak-anak. Sekolah tersebut berada di zona rawan karena tidak memiliki bahu jalan yang aman, sehingga anak-anak kerap berhadapan langsung dengan lalu lintas saat pulang sekolah.
“Ini juga akan saya koordinasikan dengan pemerintah kota agar segera ada solusi, Saya pun akan koordinasikan dengan dinas perhubungan provinsi apakah itu benar adalah jalan provinsi. minimal disitu harus dipasang rambu-rambu. Anak-anak harus dijamin keselamatannya,” kata Hamzah.
Tak hanya itu, sektor UMKM juga mendapat perhatian. Hamzah menyebut telah menyalurkan bantuan kepada 278 kepala keluarga yang memiliki usaha mikro di wilayah Kota Gorontalo. Namun ia mengakui, keterbatasan anggaran membuat penyaluran dilakukan secara bertahap.
“Memang tidak semua langsung bisa dapat, tapi pasti saya perjuangkan terus agar bantuan bisa menyentuh lebih banyak pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Reses yang berlangsung sore hari itu diakhiri dengan dialog terbuka antara Hamzah dan warga. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat kebijakan provinsi.
“Bagi saya, reses bukan sekadar agenda rutin, tapi wadah untuk mendengar langsung aspirasi rakyat. Semua masukan ini akan saya bawa ke rapat-rapat pembahasan agar benar-benar ada tindak lanjutnya,” pungkasnya.
Reporter: Agif
