Warga Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo menyampaikan berbagai keluhan saat reses masa sidang pertama Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Meyke M. Camaru, Rabu (22/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Camat Sipatana Lukman menyampaikan sejumlah persoalan di wilayahnya, termasuk kerawanan bencana kebakaran di Kelurahan Tapa yang menurut data telah terjadi delapan kali kebakaran sejak 2022 hingga 2025.
“Kelurahan Tapa termasuk wilayah yang memiliki tingkat risiko kebakaran cukup tinggi. Dari catatan kami, sudah ada delapan kejadian ditahun 2022 sampai 2025” ujar Lukman.
Beragam aspirasi lainnya juga turut disampaikan warga secara terbuka. Masyarakat mengeluhkan berbagai persoalan seperti infrastruktur yang rusak, rawannya bencana banjir, perizinan bangunan (IMB), serta pengembangan sektor UMKM yang masih terkendala.
Selain itu, isu mengenai aktivitas pertambangan, aktivitas kerelawanan, permasalahan sosial di lingkungan padat penduduk, hingga penguatan ekonomi kreatif lokal juga menjadi sorotan warga yang berharap mendapat perhatian dari pemerintah provinsi maupun kota.
Dari sisi penanggulangan bencana, para relawan kebencanaan juga turut menyampaikan aspirasinya. Mereka berharap pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti mobil dapur keliling, yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan tanggap darurat saat terjadi bencana di Kota Gorontalo dan wilayah sekitarnya.
Sementara itu, Aleg DPRD Kota Gorontalo Susanto Liputo memberikan apresiasi atas sinergi antara aleg provinsi dan pemerintah kecamatan. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk mempercepat tindak lanjut aspirasi masyarakat.
“Sinergi antara DPRD provinsi, DPRD kota, dan pemerintah kecamatan sangat penting. Dengan koordinasi yang baik, setiap aspirasi masyarakat bisa lebih cepat ditindaklanjuti dan direalisasikan sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Susanto.
Disisi lain, Meyke Camaru menilai seluruh aspirasi yang disampaikan memiliki nilai penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengakui tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran dan kewenangan antar pemerintah.
“Semua aspirasi masyarakat sangat penting dan akan kami catat dengan baik. Memang tidak semua bisa langsung direalisasikan, tapi kami akan tetap mengawal program-program yang menjadi prioritas untuk masyarakat,” ujar Meyke.
Ia menegaskan, aspirasi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi perhatian utama untuk diperjuangkan di tingkat provinsi.
“Yang terpenting adalah bagaimana aspirasi ini tidak berhenti di forum, tapi bisa ditindaklanjuti secara nyata, dan tugas saya adalah memperjuangkan,” pungkasnya.
Reporter: Agif
