DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025.
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta Sekretariat DPRD beserta jajarannya. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Bumi Serambi Madinah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menyampaikan, apresiasi atas kehadiran KPK RI sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah itu dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu tentu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas dalam sambutannya.
Thomas menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan lewat penindakan semata, tetapi juga harus dibarengi dengan langkah-langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.
Ia juga menyambut baik berbagai inisiatif KPK, termasuk penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk terus menjaga amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.
Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian persoalan daerah, terutama jika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.
“Seringkali kami temukan, baik di daerah maupun pusat, adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait pelaksanaan program daerah. Hal ini wajar karena masing-masing instansi memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi jika terjadi kebuntuan antar lembaga.
“Apabila nanti di daerah ada persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada kami di KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi. Dengan demikian, kami dapat ikut memfasilitasi dan memastikan prosesnya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.
“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum serta berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.
Kegiatan audiensi diakhiri dengan diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam sesi ini, peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat integritas daerah dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Reporter: Agif
