Gorontalo, 15 Agustus 2025 — Mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua di Gorontalo menggelar mimbar bebas di Asrama Cendrawasih IX sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sewenang-wenang terhadap rakyat Papua. Aksi ini bertepatan dengan peringatan 15 Agustus, hari penandatanganan New York Agreement tahun 1962 yang dianggap sebagai awal dari pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Papua.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan tuntutan agar diberikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis terhadap konflik yang terus berlangsung hingga saat ini. Mereka menilai konflik berkepanjangan di Papua telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil.
Salah satu mahasiswa menyampaikan bahwa New York Agreement merupakan perjanjian yang cacat hukum dan ilegal. Ia menyoroti bahwa isi perjanjian tersebut tidak dijalankan sesuai ketentuan, serta tidak melibatkan rakyat Papua dalam proses pengambilan keputusan. “Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Gorontalo, Khalifah Ridho, menyatakan bahwa sudah saatnya dilakukan peninjauan ulang terhadap sejarah integrasi Papua. “Solusi demokratis dari konflik ini adalah dengan memberikan kembali ruang bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri melalui mekanisme yang adil dan partisipatif,” ujarnya.
Aksi ini berlangsung secara damai dan diisi dengan orasi, pembacaan puisi, serta refleksi sejarah yang bertujuan untuk membangun kesadaran publik terhadap persoalan Papua yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian serius.
Para mahasiswa berharap agar pemerintah Indonesia dan komunitas internasional mendengar aspirasi mereka dan membuka ruang dialog yang jujur, adil, dan setara dalam menyelesaikan konflik di Papua.
