Komisi Gabungan DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Kamis (9/10/25)
Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi, memperkuat koordinasi, serta melakukan sinkronisasi terkait mekanisme perizinan dan pengawasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada sektor pembangunan dan pertambangan di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD dalam memastikan pelaksanaan regulasi lingkungan hidup di daerah berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada beberapa hal penting, antara lain:
1. Prosedur dan persyaratan perizinan AMDAL untuk kegiatan usaha dan pembangunan di daerah.
2. Peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan AMDAL.
3. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Kementerian LHK dalam proses perizinan lingkungan.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam proses penilaian dan evaluasi dokumen AMDAL.
5. Diskusi terkait tantangan pengawasan AMDAL di Provinsi Gorontalo, khususnya pada sektor pertambangan dan perkebunan.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pelaksanaan regulasi lingkungan hidup.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kegiatan usaha di Provinsi Gorontalo, terutama di sektor pertambangan dan pembangunan, telah memenuhi persyaratan AMDAL. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat,” ujar Erwin.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mendorong peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan di daerah agar proses penilaian dokumen AMDAL dapat dilakukan secara profesional dan objektif.
“Kami menyambut baik komitmen Kementerian LHK untuk memberikan pendampingan teknis dan pelatihan. Ini langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan lingkungan di daerah,” tambahnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, pihak Kementerian LHK menegaskan bahwa mekanisme perizinan lingkungan kini telah terintegrasi melalui sistem OSS-RBA, dengan peran penting pemerintah daerah dalam verifikasi lapangan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL.
Kementerian juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor serta perbaikan sistem pengawasan, mengingat masih adanya keterbatasan tenaga pengawas dan tantangan dalam pelaksanaan di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, disepakati akan dilakukan koordinasi teknis dan pelatihan bersama guna meningkatkan efektivitas pengawasan lingkungan di daerah.
Kunjungan kerja ini memberikan manfaat penting bagi DPRD Provinsi Gorontalo dalam memperkuat fungsi pengawasan, mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan lingkungan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam di daerah berjalan secara berkelanjutan.
Diharapkan hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi kebijakan dan kerja sama strategis dengan pemerintah daerah serta instansi terkait demi mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan di Provinsi Gorontalo.
