Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femi Udoki, kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur di desa-desa pelosok yang selama ini luput dari perhatian pemerintah. Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya kunjungan Gubernur ke daerah-daerah tertinggal agar tidak hanya bersifat simbolis, melainkan menjadi momentum untuk mendorong tindakan nyata dalam mempercepat pembangunan.
Menurut Femi, banyak wilayah di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, yang mengalami kerusakan infrastruktur cukup parah. Sayangnya, hingga saat ini, penanganan dari instansi teknis masih minim dan belum menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Saya sangat berharap kunjungan Gubernur berikutnya tidak sekadar seremoni. Sudah saatnya diarahkan ke titik-titik krusial seperti daerah rawan bencana atau wilayah dengan infrastruktur yang rusak parah. Contohnya di olele dan sekitarnya, beberapa waktu lalu terjadi longsor besar yang memutus akses jalan utama,” ujar Femi kepada awak media,Senin (14/07/25).
Femi menyebut, meskipun pihaknya bersama Komisi III DPRD telah berupaya melakukan koordinasi dengan Balai Sungai untuk percepatan penanganan, namun hasilnya masih nihil. Ia menilai bahwa seringkali perhatian dari instansi teknis baru muncul apabila kepala daerah sendiri yang turun langsung ke lokasi.
“Sudah berulang kali kami melaporkan ke Balai, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang signifikan. Pengalaman membuktikan, kalau Gubernur yang langsung datang ke lokasi, respons dari balai biasanya lebih cepat. Karena itu saya mendorong agar beliau turun langsung ke daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan,” tegasnya.
Tak hanya bicara soal akses jalan, Femi juga menyinggung berbagai persoalan lain yang turut memperburuk kondisi masyarakat di pedesaan, mulai dari jembatan darurat yang tak kunjung diperbaiki, drainase yang rusak, jalan yang rusak hingga minimnya fasilitas penunjang keselamatan di wilayah rawan bencana.
Ia juga menyoroti bagaimana kondisi geografis dan keterpencilan lokasi membuat desa-desa seperti Olele semakin terisolasi pasca-bencana. Menurutnya, kondisi ini bisa membahayakan warga apabila tidak segera ditangani secara komprehensif oleh pemerintah provinsi.
“Saya tidak ingin masyarakat di desa-desa tersebut terus menerus menanggung beban akibat lambannya respons pemerintah. Mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan akses dan perlindungan dari negara,” ucapnya lagi.
Femi pun menegaskan, sudah waktunya pendekatan pembangunan di Provinsi Gorontalo lebih merata, tidak hanya terfokus di pusat kota atau daerah yang mudah dijangkau. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif merupakan kunci utama dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat di akar rumput.
“Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati oleh masyarakat di pusat kota, sementara warga pelosok harus berjuang sendiri melewati jalan rusak, jembatan putus, dan bahaya longsor setiap hari. Saya akan terus mendorong agar desa-desa tertinggal masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Femi berharap perhatian serius dari Pemprov Gorontalo, khususnya Gubernur, untuk menjadikan pemerataan pembangunan sebagai bagian penting dari agenda strategis daerah ke depan.
