Jurusan Studi Pemerintahan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo baru-baru ini melaksanakan seminar nasional dengan tema “Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah,” dengan fokus isu pertambangan ilegal di Provinsi Gorontalo, Minggu (14/09/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai akademisi, mahasiswa, dan narasumber dari berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, IMM, GMNI, dan LMID yang memberikan perspektif mendalam tentang peran strategis organisasi mahasiswa dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.
Ketua panitia pelaksana menyatakan, seminar tersebut merupakan upaya kami untuk memberikan ruang dialog yang konstruktif bagi mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal kebijakan, khususnya dalam mengatasi permasalahan pertambangan ilegal yang berdampak besar bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat Gorontalo.”
Namun, panitia pelaksana menyampaikan kekecewaan yang mendalam kepada Instansi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo. Sesuai rencana, aula yang menjadi tempat pelaksanaan seminar seharusnya digunakan oleh panitia, namun di saat terakhir aula tersebut dialihkan penggunaannya oleh Kesbangpol untuk acara Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
“Kami sangat dirugikan oleh keputusan ini karena panitia telah mempersiapkan seluruh kegiatan seminar di aula tersebut,” …
“Alasan yang disampaikan pihak Kesbangpol mengenai adanya mis komunikasi besar-besaran kepada kami terasa tidak masuk akal dan sangat mengecewakan karena tidak ada koordinasi sebelumnya,” ujar Ketua Panitia
Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar komunikasi dan koordinasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif demi kelancaran kegiatan bersama di masa mendatang.
Panitia berharap agar insiden serupa tidak terulang dan pihak terkait lebih menghargai perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan dan organisasi mahasiswa.
