Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo berakhir dengan pemandangan berbeda. Begitu sidang paripurna ditutup, Ketua DPRD bersama Gubernur Gorontalo langsung bergerak menuju halaman gedung DPRD menemui massa aksi yang sedang menggelar unjuk rasa, Senin (25/8/2025).
Massa aksi tersebut merupakan gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Agraria (GEMPA). Mereka datang dengan sejumlah spanduk penolakan serta membawa enam poin tuntutan yang disuarakan berulang kali di depan pintu gerbang DPRD.
Meski membawa beberapa tuntutan, inti dari aksi ini adalah penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang emas skala nasional di Kabupaten Pohuwato.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menegaskan, pihaknya tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat. Ia berjanji DPRD akan segera mengecek kondisi lapangan serta memastikan hak-hak warga terlindungi.
“Kami siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan bagaimana kondisi masyarakat di Pohuwato. DPRD akan melindungi kepentingan rakyat disana,” tegasnya di hadapan massa.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan komitmennya, untuk menindaklanjuti persoalan tambang di Pohuwato. Langkah itu bukan semata respons terhadap aksi mahasiswa, tetapi juga bagian dari arahan presiden, yang sebelumnya sudah meminta pemerintah daerah memperhatikan serius masalah pertambangan.
“Saya kira ini penting, karena sebelumnya juga sudah ada perintah langsung dari Bapak Presiden untuk memperhatikan persoalan pertambangan. Saya senang teman-teman mahasiswa hadir sebagai partner berpikir saya, untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik bagi persoalan ini.” Ungkapnya
Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan kecil antara aparat dan massa, namun situasi cepat terkendali. Secara keseluruhan, aksi berjalan damai hingga sore hari. Setelah mendengar langsung tanggapan dari pimpinan DPRD dan Gubernur Gorontalo, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Reporter: Igvan Nagif Syahyudin
