Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Meyke M. Camaru, S.H.,M.H menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional yang digelar Program Studi Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Selasa (18/11/2025). Ia menegaskan pentingnya peran legislatif dalam mendorong percepatan ekonomi digital di daerah.
Meyke mengatakan DPRD memiliki kapasitas dalam mendukung optimalisasi ekonomi digital melalui fungsi budgeting, terutama dalam pengalokasian anggaran bagi UMKM. Menurutnya, pelaku usaha harus mulai diarahkan untuk naik kelas dengan memanfaatkan teknologi digital pada proses produksi hingga distribusi barang dan jasa.
“Transformasi digital ini tidak bisa dihindari. DPRD tentu mengambil peran, khususnya dalam penganggaran untuk penguatan UMKM. Ke depan kita dorong UMKM lebih bertransformasi ke ekonomi digital,” ujar Meyke kepada wartawan, Selasa (18/11/2025).
Ia juga menilai perlunya regulasi daerah yang lebih tegas terkait ekonomi digital. Meyke menyebut DPRD harus mulai mendorong terbitnya Perda atau Ranperda yang mengatur digitalisasi ekonomi sekaligus perlindungan konsumen.
“Harus ada perda yang mengatur digitalisasi ekonomi dan perlindungan konsumen. Ini penting supaya regulasinya jelas, Kita akan dorong kedepannya” tegasnya.
Selain soal regulasi, Meyke menyinggung tantangan rendahnya literasi hukum digital di masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital harus diimbangi dengan kesiapan konsumen memahami hak-hak mereka dalam transaksi daring.
“Optimalisasi ekonomi digital ini punya banyak tantangan, salah satunya literasi hukum yang masih rendah. Perkembangan ini harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen,” katanya.
Meyke berharap UNG dapat mengambil peran strategis dalam memperkuat edukasi hukum digital, terutama melalui sosialisasi atau pendampingan bagi masyarakat.
“Kami berharap UNG bisa terlibat lebih jauh, minimal memberikan sosialisasi hukum atau kegiatan lain yang bisa memperkuat perlindungan konsumen di era digital,” tambahnya.
Reporter: Agif
