Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea mendampingi tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terdiri dari Staf Khusus Mendagri dan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Budi Arwan meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Rabu (05/10/2025).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayang Wali Kota Adhan ke beberapa lembaga, karena adanya oknum yang menghambat proyek KNMP.
Di lokasi, tim Kemendagri melihat langsung perkembangan proyek KNMP yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proyek bernilai Rp 11,2 miliar itu kini menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Adhan menjelaskan, bahwa pembangunan KNMP ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.
Melalui proyek tersebut, pemerintah berupaya memperkuat sektor ekonomi Nelayan lewat penyediaan sarana dan prasarana modern yang menunjang aktivitas melaut.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, khususnya Bapak Menteri Dalam Negeri yang berkenan meninjau langsung progres pembangunan di Leato Selatan. Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun kesejahteraan nelayan,” ujar Adhan.
Adhan mengatakan, Pemerintah Kota Gorontalo siap mengawal dan mendukung sepenuhnya penyelesaian proyek strategis tersebut, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya tidak ingin ada pihak yang menghambat pelaksanaan proyek ini. KNMP adalah program presiden untuk kepentingan rakyat, khususnya nelayan. Karena itu, seluruh pihak harus mendukung agar pekerjaan berjalan sesuai rencana,” tegas Adhan.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program transformasi kampung Nelayan tradisional menjadi kawasan modern dan produktif.
Proyek ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti tambatan perahu, area pemberdayaan ekonomi dan sarana prasarana lainnya.
Kelurahan Leato Selatan menjadi salah satu dari 65 lokasi prioritas tahap pertama di Indonesia yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Kehadiran tim Kemendagri di kawasan tersebut sekaligus menjadi penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat pesisir.
